Dalam pers terdapat 3 (tiga) pilar utama yaitu Idealisme, komersialisme, dan profesionalisme. Tiga pilar ini menjadi acuan para wartawan dalam melaksanakan suatu pemberitaan demi kepentingannya. Idealisme yang mereka miliki tentunya terbentuk dari naluri yang muncul dari perkembangan lingkungan yang ada. Pada saat terjadi suatu bencana alam tentunya naluri mereka secara otomatis akan terprogram untuk berusaha mencari berita yang sedang menjadi isu nasional tersebut. Komersialisme mengandung pengertian bahwa berita yang mereka dapat haruslah berita-berita yang diyakini memiliki nilai jual yang dapat dikomersialkan sehingga menjadi berita yang memiiki nilai dan dapat mengangkat pamor media tersebut dan tentunya harapan reward yang akan diterimanya. Sedangkan Profesionalisme dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menuangkan berita-berita yang diperoleh, isi berita dan penekanan-penekanan yang dapat memenuhi kebutuhan pembaca dalam mencari berita yang merupakan Current Issue. Saat ini, sudah bukan rahasia lagi bahwa wartawan pencari berita tidak hanya sekedar mencari berita, namun dapat dibeli untuk menyampaikan peliputan kegiatan pihak tertentu. Institusi TNI Angkatan Udara dapat mengupayakan pemberitaan yang baik kepada para wartawan dengan mengajak untuk meliput kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Pameran Kedirgantaraan. Pada tanggal 7 s/d 9 April 2008 bertempat di lobbi utama Malang Town Square, dilaksanakan pameran foto dan kedirgantaraan dalam rangka HUT TNI AU ke-63. Sebagai penyelenggara adalah Lanud Abdulrachman Saleh bekerjasama dengan Event Organizer Mata Elang. Ide awal kegiatan ini adalah untuk menarik minat masyarakat dan mengenalkan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat umum dan masyarakat malang khususnya. Tema yang diangkat adalah “Tentara juga Manusia”, tema yang cukup sederhana namun mengena. Kegiatan ini menampilkan pameran foto yang berisi gambaran kehidupan prajurit Lanud Abd. Saleh dalam melaksanakan tugas dan diimbangi oleh potret kehidupan kesehariannya. Foto-foto tersebut ditata sedemikian rupa, dimulai dengan foto saat seorang prajurit berangkat tugas sebelum matahari terbit, pulang ketika matahari tenggelam, melaksanakan lembur perbaikan pesawat hanya dengan dukungan sebungkus nasi lembur, perjumpaan dengan keluarga setelah lama bertugas dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang menyaksikannya, tanpa terasa menitikkan air mata. Atraksi juga ditambahkan pada kegiatan tersebut, antara lain peragaan busana dan “Pilot Dance” oleh Karbol AAU, demonstrasi pembebasan sandera di gedung oleh Paskhas, bongkar pasang senjata sampai dengan foto bersama. Menurut petikan dari wawancara dengan Manejer MATOS, diketahui bahwa pengunjung Mall tersebut naik sampai dengan 3 kali lipat dari kunjungan teramai selama ini. Yang cukup membanggakan adalah dengan hadirnya wartawan media cetak daerah dan nasional seperti Jawa Pos dan Republika serta media elektronika seperti wartawan Metro TV dan Indosiar. Kehadiran mereka cukup mengejutkan karena tidak diundang sebelumnya. Dari hal tersebut, dapat kita sadari bahwa masyarakat masih bangga dan berharap banyak kepada TNI Angkatan Udara sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sehingga Mabesau perlu mempertimbangkan kegiatan ini dalam skala yang lebih luas, baik dari segi pemilihan tempat maupun segi peningkatan pamor TNI Angkatan Udara itu sendiri.

b. Mengunjungi Pangkalan Udara. Masyarakat umum dan wartawan dapat diajak untuk melihat dari dekat dari alutsista (alat Utama Sistem Persenjataan) Udara khususnya pesawat tempur. Mereka dapat diberi kesempatan menyaksikan langsung dan menanyakan hal-hal yang perlu mereka ketahui seputar pesawat-pesawat tempur seperti F-16 Fighting Falcon, F-5E Tiger, Hawk 100 dan 200. Perlu juga diajak untuk ikut terbang bersama menggunakan pesawat angkut C-130 Hercules atau CN-235. Yang tidak kalah menarik perhatian mereka adalah apabila diberi kesempatan naik ke cockpit dan foto bersama pesawat dan awaknya. Aktifitas penerbangan yang cukup padat dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan wartawan.

c. Latihan dan Penugasan. Berbagai jenis latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara sebenarnya sangat menarik bagi masyarakat luas. Hal ini dialami oleh penulis pada waktu mengikuti Manuver lapangan dalam rangka Latihan Angkasa Yudha yang dilaksanakan di AWR Pandanwangi tahun 2007. Wartawan berbagai media cetak lokal dan nasional sangat antusias melihat penerjunan yang dilakukan oleh Paskhas dan penembakan oleh berbagai pesawat tempur. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk mewawancarai Asops Kasau mengenai kekuatan TNI Angkatan Udara kedepan. Sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi publikasi TNI Angkatan Udara itu sendiri. Hal lain yang dapat dijadikan strategi adalah tulisan-tulisan yang dapat kita sampaikan di media-media adalah tentang hal-hal yang sifatnya kritis mengenai keadaan di Tanah Air. Seperti halnya masalah Bawean yang pernah terjadi, hal tersebut dianggap sebagai isu nasional sehingga akan sangat menarik untuk dibicarakan. Masalah perbatasan Kalimantan juga dapat dijadikan topik yang diangkat berkaitan dengan keberadaan kekuatan udara kita dihadapkan pada pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara tetangga. Hal ini merupakan usaha untuk menciptakan suatu kondisi melalui kejadian-kejadian berskala besar yang tentunya memiliki nilai pemberitaan yang cukup besar untuk dapat dikembangkan secara maksimal. Tentunya usaha ini perlu dilaksanakan melalui teknis khusus dengan sedikit upaya cipta kondisi dan memberikan sedikit bumbu pada masalah yang memang benar-benar ada.

d. Permasalahan Tanah. Saat ini TNI Angkatan Udara banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak mengenai bentrokan dengan masyarakat terkait kasus lahan. Berita yang tersebar sebagian besar hanya menggambarkan kekakuan Angkatan Udara kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Udara terhadap masyarakat sekitarnya. Sehingga perlu suatu upaya terobosan dalam memutarbalikkan posisi TNI Angkatan Udara. Hal ini dengan menciptakan suatu opini bahwa TNI Angkatan Udara adalah korban dari penyerobotan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengatasnamakan rakyat. Namun perlu disadari bahwa hal ini sangat diperlukan dana yang cukup dan peranan personel intelijen untuk menciptakan kondisi yang diharapkan. Sehingga apabila kegiatan ini dilaksanakan dengan tertata, dapat mengurangi berita-berita miring yang memojokkan institusi TNI Angkatan Udara dan menaikkan tingkat kebenaran untuk kita.

Studi kasus tentang pemuatan berita.

Kasus diatas sudah sering terjadi selama ini dan sebagian pejabat TNI Angkatan Udara beserta dinas penerangan TNI Angkatan Udara menganggap hal itu merupakan hal yang biasa. Hal tersebut terjadi karena adanya Agenda Setting yang telah ditentukan oleh Media Massa tersebut, memberikan penilaian tentang berita apa dan bagaimana yang mempunyai nilai jual dan nilai politis dilihat dari segi kepentingan. Dalam teori agenda setting disebutkan bahwa mengapa orang-orang sama-sama menganggap penting suatu berita, dan teori tersebut mempunyai kekuatan memprediksi bahwa jika orang-orang mengekspos pada satu media yang sama, maka mereka akan merasa isu yang sama tersebut penting. Selain itu saat ini Republika sudah dapat digolongkan sebagai Pers Nasional yang berupaya untuk dapat mewadahi segala aspek pemberitaan yang tentunya disusun berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas inilah yang hingga sekarang masih menempatkan TNI Angkatan Udara sebagai prioritas yang rendah dibandingkan dengan lembaga kepolisian yang memang lebih banyak berhubungan dengan masyarakat dan lebih dikenal. Mungkin bila beritanya mengenai kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara, skala kita akan meningkat namun justru saat itu terjadi kebijakan untuk tidak mempublikasikannya. Bahkan realita sekarang, untuk media sekelas Suara Pembaruan pun menganggap keberadaan TNI Angkatan Udara tidak lebih tinggi dari Gubernur. Sehingga menurut pendapat saya, hal itu terjadi diakibat oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

a. Permasalahan anggaran. Anggaran yang dimiliki oleh dinas penerangan TNI Angkatan Udara sangat terbatas. Hal ini salah satu penyebab mengapa berita yang dimuat di Republika dan Suara Pembaruan menjadi seadanya, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwa semua media massa saat ini berorientasikan keuntungan (profit oriented), sehingga apa yang akan mereka tampilkan didalam media massa tersebut selalu dibatasi dengan seberapa besar dana yang dapat dikeluarkan untuk mempublikasikan berita tersebut. Bila dibandingkan dengan Kapolda tentunya sangat jauh berbeda, kemungkinan besar mereka mampu menyiapkan dana yang lebih besar dari pada Dispenau dan yang pasti bahwa media massa tidak akan melihat pangkat atau jabatan jika sudah dikaitkan dengan masalah biaya.

b. Permasalahan Kekuasaan dan kewenangan kewilayahan. Dibandingkan dengan Kapolda meskipun hanya berpangkat setara dengan Marsekal muda (Bintang dua) namun jika ditinjau dari sisi kewilayahan, mereka memiliki kewenangan dan kekuasaan wilayah di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dari pada Kasau yang berlevel bintang empat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemberitaan yang ada di koran Republika dan Suara Pembaruan terdapat perbedaan yang sangat signifikan.

c. Hubungan emosional. Hubungan emosional secara langsung sama sekali tidak ada antara masyarakat dan Angkatan Udara, demikian juga dengan koran Republika dan Suara Pembaruan. Antara masyarakat dan Angkatan Udara secara umum tidak memiliki kepentingan yang saling berkaitan sehingga media massa menganggap serah terima Kasau bukan merupakan suatu yang penting untuk diketahui masyarakat luas karena efek serah terima tersebut tidak akan ada pengaruhnya terhadap kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Berbeda dengan Kapolda yang secara langsung berada ditengah-tengah masyarakat dan secara langsung baik media massa maupun masyarakat akan mempunyai hubungan emosional yang lebih dekat karena adanya hubungan saling ketergantungan dan kebutuhan. Sehingga setiap adanya pergantian pejabat baru, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas melalui media massa dengan harapan akan memberikan kemudahan pelayanan bagi mereka dan terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan seorang Kapolda.

d. Kerjasama. Kerjasama dengan media massa sangat penting dilakukan selain untuk menyebarkan berita-berita penting juga dapat meredam segala pemberitaan buruk terhadap Instansi TNI Angkatan Udara. Dalam kasus yang terjadi terhadap pemberitaan Sertijab Kasau yang hanya ditampilkan seadanya oleh media masa, menurut saya sebagai salah satu penyebabnya adalah kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Dispenau dengan media massa secara rutin sehingga mempersempit ruang gerak untuk dapat masuk lebih dalam kepada Republika dan Suara Pembaruan. Dengan demikian pada saat Dispen Kodikau membutuhkan media massa tersebut, mereka merasa bahwa kesempatan ini adalah bisnis, bukan suatu kerja sama yang saling menguntungkan.

Teori Penentuan Agenda (bahasa Inggris: Agenda Setting Theory) adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda adalah:
a. Masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu.
b. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain.

Salah satu aspek yang paling penting dalam konsep penentuan agenda adalah peran fenomena komunikasi massa, berbagai media massa memiliki penentuan agenda yang potensial berbeda termasuk intervensi dari pemodal.
“Pers mungkin tidak berhasil banyak waktu dalam menceritakan orang-orang yang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa” - Bernard C. Cohen, 1963. Pada salah satu edisinya, Republika memuat laporan mendalam tentang diadukannya ke polisi seorang tokoh muslim yaitu Presiden PKS Tifatul Sembiring, terkait dengan pelanggaran kampanye pemilu lebih awal dalam demo anti Israel atas serangan ke Jalur Gaza, dengan sudut andang “membela” Tifatul. Harian Republika secara Tipologi merupakan tipe Pers Berkualitas (Quality Newspaper). Penerbitan surat kabar ini memilih cara penyajian yang etis, moralis intelektual. Republika sangat meyakini pendapat : kualitas dan kredibilitas media hanya bisa diraih melalui pendekatan profesionalisme secara total.”
Menurut asumsi teori Agenda Setting, Republika punya kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain agenda Republika akan menjadi agenda masyarakat. Hal ini mempunyai kekuatan penjelas untuk menerangkan mengapa orang-orang, sama-sama menganggap penting suatu isu. Agenda itu sendiri harus diformat, proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali.
Sementara pada hari yang sama Suara Pembaruan memuat tentang dukungan yang kuat terhadap upaya pembentukan Propinsi Tapanuli (Protap) yang dimotori tokoh-tokoh Kristen Suku Batak. Agenda Suara Pembaruan dalam banyak hal mempengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Agenda publik mempengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.
Ternyata ada hubungan antara media massa, dampak yang diakibatkan dengan para khalayaknya. Media massa setidaknya menjadi sumber komunikasi. Dampak media massa lebih dilihat sebagai dampak kognitif kepada masyarakat. Khalayak sendiri merupakan komunikan yang mengkonsumsi hasil rekonstruksi realitas yang dibikin oleh media massa. Media massa pemberitaan diyakini oleh banyak orang (termasuk banyak pembuat keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, bahwa media massa mempunyai potensi untuk mempengaruhi opini atau agenda publik melalui proses priming dan framing yang dilakukan oleh media massa dalam hal ini pemberitaan yang dibuat. Pemberitaan adalah hasil atau output dari agenda yang dibuat oleh para awak media. Tentu saja, terdapat interaksi antara media massa dengan publiknya terlebih dahulu. Agenda media yang diterjemahkan oleh para redaksi dan wartawan tersebut “disuntikkan” kepada khalayak yang pada akhirnya sedemikian rupa membentuk agenda publik.

Republika dan Suara Pembaruan

Penjelasan mengenai suratkabar REPUBLIKA

Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas Muslim bagi publik di Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat, khususnya para wartawan profesional muda yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se - Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Penerbitan Republika menjadi berkah bagi umat. Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat antusias memberi dukungan, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham per orang. PT Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan media pertama yang menjadi perusahaan publik.

Mengelola usaha penerbitan koran bukan perkara sederhana. Selain sarat dengan modal dan sarat SDM, bisnis inipun sarat teknologi. Keberhasilan Republika menapaki usia 10 tahun merupakan buah upaya keras manajemen dan seluruh awak pekerja di PT Abdi Bangsa Tbk yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan koran ini sejak 1993 untuk mengelola segala kerumitan itu.

Beberapa prestasi yang diukir oleh Harian republika antara lain :
• Pertama kali terbit tampil dengan “Desain Blok” (modular lay out) yang tak lazim, yang kini diikuti oleh semua koran di Indonesia. Republika pun memperoleh gelar juara pertama Lomba Perwajahan Media Cetak 1993.

• Tahun 1995, membuka situs surat kabar pertama dan situs berita pertama di Indonesia.• Tahun 1997, menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh ( SCJJ ).• Salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah.• Pada 31 Januari 2000, Republika menjadi koran pertama yang melakukan resizing. Pada umumnya koran di Indonesia menggunakan kertas ukuran sembilan kolom. Hal ini terlalu lebar dan tidak ergonomis. Di dunia pada umumnya koran telah berubah ke ukuran tujuh kolom. Agar pembaca tak kaget, maka Republika memulai perubahannya dengan ukuran delapan kolom. Ketika seluruh koran pada 2005 berubah ke delapan kolom, maka pada 2 Januari 2006 Republika berubah ke tujuh kolom. Pada 2 Januari 2009 koran terbesar di Indonesia juga kemudian berubah ke tujuh kolom seperti Republika.• Tahun 2006, mulai edisi September, Republika memberikan sisipan gratis majalah olahraga Arena. Ini merupakan hal yang pertama pula bagi pers Indonesia: beli koran dapat majalah. Di Amerika Serikat, hal itu sudah lazim. Misalnya The New York Times memberikan sisipan majalah olahraga Play dan majalah umum The New York Times Magazine.• Republika juga koran pertama yang sejak awal menjadi perusahaan terbuka dan telah listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ).Pemimpin RedaksiHingga kini, Republika telah mengalami berkali-kali pergantian pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi yang pertama adalah Parni Hadi, lalu Andi Makmur Makka, Zaim Uchrowi, Tommy Tamtomo, Yayat Supriyatna, Asro Kamal Rokan, dan saat ini adalah Ikhwanul Kiram Mashuri.Penghargaan• 1993: Juara Pertama Lomba Perwajahan Media Cetak• 2005: Koran Terbaik 2004 dari Dewan Pers, yang menilai dari sisi penerapan kaidah jurnalistik• 2006: Koran Terbaik 2005 dari Dewan Pers• 2007: Koran Nasional Terbaik 2006 dari Majalah Cakram, sebuah majalah komunikasi, kehumasan, dan periklanan.• Beberapa kali meraih penghargaan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai koran berbahasa Indonesia terbaik, peringkat I maupun peringkat di bawahnya.
Penghargaan PeroranganWartawan-wartawan Republika meraih berbagai macam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), maupun dari berbagai institusi lainnya.Kerja Sama• 2006: Bekerja sama dengan The New York Times untuk menerbitkan kolom tanya jawab WINNING bersama Jack & Suzy Welch tentang manajemen. Jack Welch adalah orang yang sukses memimpin perusahaan raksasa Amerika Serikat, General Electric. Bukunya yang berjudul Winning menjadi best seller. Judul buku itulah yang kemudian dijadikan nama rubrik kolom tanya jawabnya. Kolom ini diasuh bersama istrinya, mantan pemimpin redaksi majalah manajemen.• 2006: Bekerja sama dengan koran terbesar di Malaysia, Berita Harian. Republika memberi ruang satu halaman untuk Berita Harian dan satu halaman untuk The New Straits Times, koran berbahasa Inggris yang masih satu grup dengan Berita Harian. Masing-masing sekali dalam sepekan. Republika juga terbit di Berita Harian, sepekan dua kali. Masing-masing satu halaman.• 2006: Menerbitkan majalah World Cup 2006. Majalah ini menjadi panduan bagi penikmat sepak bola dalam menyambut Piala Dunia 2006 di Jerman.• 2006: Menerbitkan majalah Cahaya Ramadhan. Majalah ini menjadi panduan dalam menjalani ibadah puasa.• 2006: Menerbitkan majalah Panduan Haji. Majalah panduan ibadah haji ini dibagikan gratis kepada seluruh jamaah haji Indonesia pada tahun itu yang berjumlah sekitar 200 ribu

Penjelasan mengenai suratkabar SUARA PEMBARUAN
Suara Pembaruan pertama kali terbit pada tanggal 27 April 1961 dengan nama Sinar Harapan yang dikelola oleh PT. Sinar Kasih. Pada tahun 1986, dunia surat kabar Indonesia terguncang, ketika harian umum ini dicabut izin terbitnya nya oleh pemerintah Orde Baru. Namun HG Rorimpandey selaku pemimpin umum , terus mencari cara untuk bisa kembali menerbitkan Sinar Harapan. Akhirnya pada tanggal 4 Februari 1987 setelah melalui negosiasi panjang dengan pihak pemerintah, pengelola diizinkan kembali menerbitkan koran dengan nama baru yaitu Suara Pembaruan dengan nama penerbit baru yakni PT. Media Interaksi Utama dan tentunya susunan personalia redaksi yang juga baru. Koran baru ini memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan koran sebelumnya termasuk logo dan rubrikasinya.

Setelah era reformasi, beberapa pihak di internal Suara Pembaruan keluar dan menerbitkan kembali Sinar Harapan , sehingga saat ini kedua koran ini yang pada dasarnya dari akar yang sama bersaing di pasar koran sore. Suara Pembaruan sendiri terbit setiap hari dengan edisi Minggu nya sudah diedarkan di pasar berbarengan dengan edisi Sabtu sore. Tidak seperti edisi hariannya yang penuh dengan berita berat seperti politik, ekonomi, hukum dan lain-lain, edisi Minggu Suara Pembaruan bercorak lebih santai dan soft. Beritanya dikemas lebih ringan untuk menemani akhir pekan para pembacanya. Sejak tahun 2006, Suara Pembaruan memiliki kemitraan strategis dengan Globe Media Group, sebuah grup penerbit yang mengelola beberapa media cetak diantaranya koran bisnis Investor Daily, Majalah Investor, majalah Globe Asia, dan koran berbahasa Inggris The Jakarta Globe. Seperti halnya koran-koran mainstream pada umumnya, Suara Pembaruan terbit dalam versi cetak, versi online (www.suarapembaruan.com) dan versi e-paper (epaper.suarapembaruan.com).

Peredaran Suara Pembaruan meliputi sekitar 85% di Jabodetabek dan 15% di kota-kota lain di Indonesia. Banyak kalangan menilai Suara Pembaruan adalah koran sore terbesar di Indonesia. Menurut Nielsen Media Research, profil pembaca Suara Pembaruan adalah pria (67%), usia 30-39 tahun (51%), usia 20-29 tahun (38%), SES A1, A2 (40%), white collar (56%), blue collar (25%), pendidikan SLTA (58%) dan universitas (25%).


Judul : Politik Luar Negeri Indonesia Antara Idealisme Dan Praktek
Pengarang : Teuku Rajasyah
Penerbit : Humaniora, 2008

BAGIAN PERTAMA : BERCERMIN DARI SINGAPURA

Potret Singapura - Sebuah Perbandingan
1. Banyak sekali kritik yang mengemuka atas politik luar negeri Republik Indonesia dewasa ini. Pada umumnya mengidealkan sebuah model yang dikembangkan masa Pemerintahan Presiden Soeharto yang sentralistis dimana semua kebijakan luar negeri benar-benar terencana yang diawaki oleh oleh personel berkualitas dan berintegrasi tinggi sehingga mampu mengambil manfaat dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam struktur global.
2. Sebaliknya mereka yang idealis mengambil contoh kebijakan yang dibuat pada masa awal kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno tidak menghiraukan konteks sengketa Timur – Barat . Ia justru berhasil memunculkan sebuah jalan alternatif yakni kepemimpinan dalam dunia ketiga.

Mengapa Harus Singapura ?
3. Singapura adalah negara dengan kepercayaan (self confidence) yang tinggi . Mereka terus belajar dari krisis masa lalu. Sepanjang kepemimpinan Lee Kuan Yew ( 1959-1990) , pemerintahan Singapura berjalan diatas prinsip-prinsip “demokrasi otoriter”. Konsep kepemimpinan“demokrasi otoriter” ini dinilai sebagai pemerintahan yang profesional dalam bekerja. Ia dipimpim oleh seorang Perdana Menteri yang sangat kharismatis. Prinsip leadershipnya sangat sanggup mengelola negaranya secara modern, model pembangunan yang khas ini mampu menyejahterakan rakyatnya. Kemampuan menyejahterakan rakyatnya ini bertolak ukur dari keberhasilan ekonomi yang tidak terbantahkan bahkan dengan standard negara maju sekalipun.

Sudah dimanakah Singapura?
4. Di bidang politik. Hingga tahun 2000, reputasi Singapura dibuktikan oleh kecakapan dan kemampuannya melakukan hubungan diplomatik dengan 158 negara. Singapura juga mampu menangani diplomasi multilateral dengan ASEAN, APEC, Asean Regional Forum (ARF) , Asia-Europe Meeting (ASEM).

5. Di bidang pertahanan. Secara konsisten , Singapura mengikuti model pertahanan Israel. Dengan hanya berawakan 50.000 tentara profesional , namun didukung oleh 250.000 penduduk yang terlatih. Setiap warga yang berusia 18 tahun keatas diwajibkan mengikuti wajib militer selama 24-30 bulan. Singapura memiliki akses pelatihan militer di Afrika Selatan, Amerika Serikatt, Australia, Brunei, New Zealand, Perancis, Taiwan dan Thailand.

6. Di bidang Sumber daya manusia. Masyakat Singapura mempunyai jiwa ekonomi yang sangat kuat.Jiwa ekonominya ini disertai kemampuan matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berstandar internasional. Kemampuan ini menjadikan Singapura negara yang terkemuka dibidang jasa perhubungan, terutama yang berhubungan dengan transportasi laut dan udara.

7. Di bidang politik luar negeri, Singapura mempraktekkan sebuah model yang sangat khas. Yang terletak pada ciri-ciri berikut.
a. Pragmatis dengan menghargai perkembangan apapun seperti apa adanya, dan terbebas dari ideologi atau dogma manapun.
b. Waspada terhadap perubahan apapun ditingkat dunia , seperti perubahan struktur politik dan ekonomi global.
c. Perencaan kedepan dilakukan melalui berbagai pengkajian skenario masa depan sehingga memaksa Singapura bertahan dalam situasi terburuk sekalipun.
d. Kemampuan meminjam kekuatan lawan, seperti mengangkat konsul kehormatan diwilayah-wilayah yang belum ada kedutaan Singapura serta duta besar keliling yang tidak tinggal di Singapura.

8. Dibidang Pemerintahan, Singapura memiliki tata pemerintahan yang sangat baik. Hal ini dibuktikan oleh eksistensi unsur-unsur :
a. Kepemimpinan yang sangat berkompeten dan berani.
b. Kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus.
c. Sinergi antara pemerintah , buruh dan manajemen.
d. Kecenderungan mengambil keputusan secara konsensus dengan melibatkan masyarakat luas.

9. Jelas terlihat bahwa pemimpin puncak Singapura masa itu, dan juga kini, tidak hanya mampu menanggulangi krisis . Mereka juga memiliki visi dan strategi jangka panjang yang terencana. Pada tataran implementasinya ada kekompakan yang dilaksanakan oleh semua aktor didalam negeri sehingga menjadikan negara ini terpuji dihadapan negara lainnya.

Mengapa kita belum seperti Singapura?
10. Untuk konteks Indonesia , idealnya kita memiliki kooordinasi diantara aktor-aktor nasionalnya seperti di tingkat pusat dan daerah , masyarakat luas, dunia usaha, kalangan militer, serta legislatif. Namun kekuatan-kekutan nasional bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Beberapa aspek berikut merupakan perkembangan jangka panjang yang berhasil ditemukan hingga tahun 2007. Hal mendasar yang sering menjadi kendala adalah masalah politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta ideologi.

a. Konteks Ekonomi
1). Sektor industri.Pemerintah sulit sekali melawan para pemilik modal, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ini terjadi karena para pemodal mengunggulkan teknologi maju dan menuntut ketersediaan lahan yang merusak tata ruang dan wilayah .

2). Perpindahan penduduk dalam jumlah besar kedaerah perkotaan dan pusat industri telah memperburuk potensi ekonomi di pedesaan, pesisir dan pegunungan. Lemahnya daya saing pendatang baru menimbulkan kerawanan baru di perkotaan.

3). Masyarakat tidak memliki daya saing ekonomi, menyebabkan serbuan dan semakin banyaknya produk impor dengan biaya murah sehingga melumpuhkan usaha mikro kecil dan menengah di dalam negeri.

4) Meningkatnya persaingan antara kelompok bermodal kuat dan kelompok bermodal lemah persaingan ini terjadi untuk memperoleh akses kredit dan fasilitas ekonomi.

5) Pemerintah semakin tidak mampu mendanai proyek pembangunan berbasis kerakyatan seperti pembangunan rumah rakyat khusunya bagi PNS dan anggota TNI dan Polri di tingkat perwira pertama.

b. Konteks Politik.
1) Pesatnya arus reformasi dibidang politik mengubah perimbangan dalam pemerintahan dari yang sebelumnya lebih berat atau lebih berpihak pada peran eksekutif menjadi lebih berat pada bidang legislatif sehingga berdampak pemerintah mengalami kesulitan menghadapi yang sangat parah kketika harus menciptakan kebijakan publik yang berjangka panjang.

2) Terus berlangsungnya kampanye pemilihan kepala daerah yang berlanjut dengan sengketa hasil-hasil pilkada telah melahirkan berbagai kerawanan dibidang keamanan tidak hanya di daerah pemilihan tetapi juga di daerah sekitarnya.

3) Pemerintah pusat dan daerah belum mampu sepenuhnya menjalankan program yang dijanjikan saat kampanya seperti meyediakan sarana dan prasarana umum, melindungi hak-hak minoritas , meniadakan ekonomi biaya tinggi, serta menyiapkan birokrasi yang berdaya saing.

c. Konteks Sosial Budaya
1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat pendidikan yang kurang berdaya saing sehingga mengurangi nilai tawar tenaga kerja Indonesia didalam negeri. Dunia usaha sudah biasa mengandalkan tenaga asing dalam bidang komputerisasi .

2) Semakin luasnya budaya instan dalam masyarakat misalnya lebih menhargai hasil dari pada proses atau tahapan telah menimbulkan budaya melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3) Lemahnya koordinasi ditingkat birokrasi mempersulit pemerintah mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rakyat dan kesulitan mempublikasikan kberbagai kebijakan politik. Contah penyaluran bantuan langsung tunai, penyaluran beras, penyelenggaraan program kesehatan yang murah, . Faktanya kebijakan ini justru dinikmati oleh segelintir orang yang tidak berhak.

d. Konteks Pertahanan dan Keamanan
1) Pemisahan Polri dari TNI masih menimbulkan berbagai konsekuensi. Dilevel pimpinan tidak ada masalah tapi terbatasnya pemahaman anbggota TNI dan Polri pada satuan-satuan kecil atas tugas dan wewenangnya telah melahirkan berbagai tafsir yang seringkali meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya konflik TNI dan Polri dibeberapa daerah.

2) Pemerintah masih kesulitan menggulangi berbagai aksi transnational crime yang melibutkan berbagai aktor dan sumber daya dari berbagai negara.Tansnational Crime yang masih sulit ditanggulangi pemerintah yaitu : terorism, illicit drug trafficking, trafficking in persons, money laundring, arm smuggling, sea piracy, cyber crime dan international economic crime.

e. Konteks Ideologi
1) Saat ini sedang berkembang ideologi asing yang mengutamakan nilai-nilai materialisme dan kebebasan. Ideologi ini tersamar dalam masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi dan sosial budaya. Lmbat laun ideologi ini akan berpotensi mendangkalkan pemahaman elite pemerintah dan masyarakat atas Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana amanat UUD 1945.

11. Evaluasi dari perspektif diatas dapat disimpulkan bahwa membuat kebijakan politik itu sangatlah sulit hal ini dibenarkan oleh Mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dalam kunjungannya di Indonesia pada Juli 2007. Lee Kuan Yew memberikan kesimpulan tidak langsungnya kepada pemerintah Indonesia yaitu :

a. Kebijakan yang di buat pemerintah mudah dipatahkan parlemen.
b. Kepemimpinan nasional belum bekerja konsisten memenuhi janji-janjinya seperti saat berkampanye.
c. Pemimpin belum mampu berkomunikasi secara baik dengan pengikutnya sehingga ide-ide dan pemikiran pemerintah sulit dicerna oleh masyarakat.

12. Kita harus mengakui bahwa kebijakan luar negeri yang komprehensif , berjangkau masa depan dan benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab hanya bisa dilakukan oleh negara yang lingkungan politik dalam negerinya stabil.


Bagian kedua : Dampak Sebuah Ketidak Berdayaan Dalam Praktik Politik Luar Negeri

Studi Kasus 1 : Potret Hubungan Bilateral Indonesia dan Singapura
13. Konteks Ekonomi. Dari level ekonomi , banyak kritik yang menilai negara kita sebagai backyard dari sebuah taman indah bernama Singapura, salah satu buktinya adalah dimasukkannya secara eksplisit P.Batam dan Bintan dimasukkan dalam skema Free Trade Agreement antara Singapura dan Amerika Serikat, salah satu klausalnya 40 % komponen lokal dinyatakan sebagai Singapore Origin Singapura padahal produk tersebut diperoleh darai P Batam dan Bintan. Pembukaan kantor Promosi Jambi di Singapura sejak 4 desember2003, melalui Jambi Promotion Office ini meningkatkan hubungan bisnis antara pengusaha Jambi dan Singapura . Masalah Lain adalah proyek reklamasi dibagian Selatan Singapura yang menjorok ke wilayah Indonesia, proyek ini berlangsung hingga 2010 , pasokan pasir laut diperoleh dara kepulauan Riau, akibat permintaan yang tinggi dampak buruk yang timbul dan harus diterima dalah penyelundupan dan kerusakan lingkungan yang sangat parah dan dikhawatirkan akan semakin mengaburkan perbatasan perairan , sekaligus potensi konflik perbatasan di selat Philips dan Selat Malaka. Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau misalnya Pulau Nipah, jika keberadaan pulau-pulau ini hilang maka akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

14. Konteks Strategis
a. Perkembangan Terkini. Bulan Mei 2007 Indonesia dan Singapura mengadakan Perjanjian kerjasama pertahanan (Defense Cooperation Agreement), perjanjian ini dibuat satu paket dengan Extradition treaty yang digagas oleh pemerintah RI untuk mengejar tersangka tindak korupsi yang lari dari Indonesia ke Singapura. Banyak kritik di dalam negeri dari berbagai kalangan mempertanyakan proses penyusunan, sosialisasi dan isi dari perjanjian tersebut. Satu diantaranya tentang daerah yang menjadi tempat latihan bersama .Protes dan ketidak setujuan tentang penggunaan wilayahnya untuk tempat latihan bersama militer Singapura dan Indonesia yaitu anggota DPRD kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) , Heriandi Sulthon menyatakan telah menemui Komisi I DPR RI pad 17 Juli 2007 bersama perwakilan dari tiap fraksi DPRD-nya.Hal ini dilakukan karena satu dari klausalnya yaitu kawasan Baturaja akan diatur dan ditetakan sebagai satu diantara wilayah area latihan meliter yang akan digunakan oleh Angkatan darat Singapura.Aspek jangka waktu perjanjian selama 25 tahun juga dikhawatirkan merugikan karena dalam jangka waktu lama tersebut tidak terdapat pengawasan atas aktivitas militer Singapura oleh pihak Indonesia di daerah yang diatur dalam perjanjian DCA.

b. Dampak atas hubungan Indonesia dan Singapura. Berdasarkan kajian strategis mengenai hubungan bilateral, baik hubungan perdagangan maupun militer ada dampak lanjutan yang harus diwaspadai antara lain :

1) Terjadi ketegangan intelektual antara elite keamanan dalam kabinet yang melibatkan mereka yang pro dan kontra atas klausal perjanjian DCA.
2) Semakin sulit mendiamkan Singapura memperjelas posisinya di lingkungan dunia. Ini terjadi karena Singapura selalu merasa dirinya terancam oleh Indonesia secara militer.
3) Munculnya kesulitan menciptakan kesamaan posisi dalam ASEAN sehingga akan semakin mempersulit kohesi ASEAN secara keseluruhan.
4) Dalam konteks internasional , jelas sekali bahwa image indonesia akan dianggap berpotensi menjadi negara yang tidak mampu menjalankan kesepakatan yang dicapai dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dilakukannya.
5) Terlibatnya konfigurasi elite baru di dalam negeri untuk melanjutkan perjanjian yang terlanjur disepakatinya. Keterlibatan ini merupakan keharusan bagi mereka untuk mengkaji ulang semua aspek yang diperlukan, baik dari segi jangka maupun perancangan berbagai skenario alternatif yang tidak atau belum terpikirkan pada periode sebelumnya.

Studi Kasus 2 : Hubungan Ekonomi Indonesia dan Afrika.
15. Hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika sudah berlangsung cukup lama. Satu diantara faktor pendukungnya yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi yang fenomenal inilah yang merupakan pendukung utama terkenalnya indonesia di negara-negara Afrika. Hubungan ini berlanjut dalam hubungan perdagangan yaitu import Indonesia dari Afrika berupa minyak mesin,alumunium, tembaga, katun, pulp kimia, tembakau dan asam organik. Namun ekspor Indonesia tidak atau belum bisa optimal dengan beberapa alasan antara lain :

a. Kamar Dagang dan Industri terkesan inferior. Tidak sedikit pengusaha Indonesia yang tidak percaya diri karena menghindari persaingan dagang secara langsung dengan RRC dan India.
b. Jalur bisnis Asia Afrika selama ini belum tergarap dengan baik oleh pengusaha Indonesia dan mitra dagang mereka.
c. Indonesia belum mampu membidik pasar menengah karena pasar menengah ke bawah dikuasai oleh Cina dan India.

16. Berpijak pada pengalaman yang ada , terlihat adanya empat hambatan yang belum sepenuhnya dikenali oleh pejabat struktural, baik Kadin maupun birokrat sendiri sebagai pengambil kebijaksanaan kebijakan .
a. Perlunya membuat Indonesia Incorporrated yang beranggotakan pejabat pemerintah,dan para pelaku dunia usaha yang mengembangkan eksport.
b. Kita juga belum bisa berhasil belajar dari Korea Selatan yang terbukti sukses menggalang ekspor ke seluruh dunia. Kesuksesan ini dilaksanakan melalui tiga strategi:
1) Memperlakukan karyawan yang yang berkualitas dengan sangat baik dan apresiasif.
2) Memajukan riset dan pengembangan serta penggunaan teknologi mutakhir.
3) Mengusahakan dukungan dari pemerintah.
4) bekerja sama dengan serikat pekerja.
5) Memaksimalkan potensi manajer yang berkualitas secara profesional.
6) Memberdayakan pimpinan agar mampu dan mau membaca pergerakan Industri.
7) Dunia Usaha agar terus didorong untuk membuat produk baru yang inovatif dan kompetitif.
8) Memberdayakan budaya wira usaha
9) Melakukan diversifikasi bisnis dengan perencanaan strategis.
10) Terus kreatif dan proaktif mengembangkan pasar dunia.
c. Kita belum optimal dalam memfasilitasi pameran produk Indonesia di luar negeri.

Studi Kasus 3 : Setahun Perjanjian Lombok.
17. Perjanjian Lombok yang disepakati antara Indonesia dan Australia pada 13 November 2006 di Mataram, harus diakui sebagai sebuah prestasi tersendiri. Dengan cakupan lahan yang sangat luas, traktat perjanjian itu diharapkan akan banyak memberi manfaat langsung bagi rakyat kedua negara. Kendati demikian, ada tiga hal penting yang harus ditinjau ulang agar posisi negara kita tidak dirugikan, yaitu :

a. Kajian atas ada-tidaknya kesetaraan antara kedua aktor agar kelak tidak menimbulkan masalah baru.
b. Tinjauan khusus atas pasal 3 yang memuat rincian kerjasama, berikut peluang integrasi kepentingan nasional kita dalam kerangka yang disepakati.
c. Ajuan pemikiran pada pemerintah Republik Indonesia agar mengubah kostruksi berpikirnya atas Australia, yang diharapkan bisa membentuk kritik diri dan pembelajaran bagi pembuatan dokumen sejenis dengan negara manapun.

18. Pada halaman pertama dokumen kerjasama tersebut, memang ada kesetaraan pada tataran filosofis, namun kesetaraan yang dimaksud diharapkan juga mencakup kesetaraan di tataran praktis.

19. Australia memiliki angkatan bersenjata yang terintegrasi, terhubung, seimbang dan dapat disebar dengan sangat cepat ke berbagai kawasan di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Sebaliknya, angkatan negara kita belum mampu melakukan aksi itu. Selanjutnya Australia juga telah mempraktikkan sebuah komando pertahanan perbatasan yang sangat canggih. Hal tersebut diatas benar-benar harus menginspirasi Indonesia untuk maju di segala bidang, namun ada beberapa kendala yang menempatkan kita jauh dari posisi kesetaraan dengan Australia :

a. Sektor penguasaan wilayah. Posisi perairan Indonesia sangat vital dan strategis sebagai laut penghubung antara kawasan Timur Tengah yang kaya minyak dan kawasan Asia Timur yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun kedaulatan kita di bidang maritim masih dipengaruhi oleh negara lain.

b. Sektor belanja militer. Anggaran pertahanan negara kita yang kerdil bila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN menyebabkan kekuatan militer TNI mustahil untuk melakukan pengembangkan di sektor sensing, mobility, fire power serta command, control, computer and inteligence (C4I).

c. Sektor perencanaan kerja sama. Kebiasaan para petinggi negara menggunakan konsepsi yang tidak jelas dan belum terbiasa menjalankan prinsip good governance dalam menangani bantuan luar negeri sering menyulitkan negara pendonor.

20. Kesimpulanya, selama negara kita belum memiliki konsepsi pertahanan yang menyeluruh dan mengikat semua angkatan, kerja sama yang termuat dalam pasal 3 akan sulit terwujud. Berkaitan dengan itu, berikut beberapa catatan kritis di berbagai sektor yang perlu di cermati.

a. Kerja sama pertahanan. Negara kita perlu melakukan pengkajian interdisipliner atas berbagai kawasan di bidang pertahanan, selayaknya yang dilakukan oleh Australia. Beberapa peluang untuk peningkatan kemampuan kelembagaan dapat dioptimalkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas operasional dan kualitas lulusan. Sehingga peluang kerja sama di bidang teknologi pertahanan dan alih teknologi dapat dimanfaatkan secara cerdas dan cermat. Untuk itu, kita hendaknya segera memetakan riset-riset strategis yang dilakukan oleh Balitbang Dephan RI dengan melibatkan lembaga strategis di dalam negeri seperti PT PAL, PT LEN, PT INTI, BPPT, Puspitek dan kampus-kampus yang hirau akan industri strategis bangsa.

b. Kerja sama penegakkan hukum. Sebelum merancang sebuah kerja sama penegakan hukum dengan Australia, terlebih dahulu TNI dan Polri hendaknya mengembangkan budaya kerja sama yang optimal. Baik dalam menjawab kendala keamanan di wilayah perbatasan maupun berbagai operasi gabungan di dalam negeri secara terstruktur. Tanpa itu semua, kita hanya akan menerima jasa pelatihan dan konsultasi yang berbasis teknologi tinggi dan serba mahal. Padahal, pelatihan itu belum tentu cocok untuk dipraktekkan oleh TNI dan Polri di dalam negeri.

c. Kerja sama melawan terorisme. Untuk membasmi terorisme, pertama-tama harus di pahami bahwa terorisme tidak berhubungan dengan agama manapun. Kemudian menyiapkan langkah-langkah pembalasan secara cepat, praktis dan efektif atas sebuah aksi terorisme. Perkuatan kerja sama pembangunan kemampuan di bidang penegakan hukum dan keamanan nasional, serta membuka peluang untuk menanggulangi aksi terorisme melalui berbagai tindakan yang cepat dan efektif.

d. Kerjasama intelijen. Langkah terdekat yang untuk menggalang kerjasama intelijen dengan Australia adalah melakukan program aksi terukur, seperti meningkatkan kualitas kurikulum intelijen di berbagai tingkatan manajemen di lingkungan sipil, TNI dan Polri. Kita bisa melaksanakan pengiriman instruktur dan penguatan intelijen agar mendekati standar negara maju. Dengan demikian Australia tidak terlalu mencampuri sistem manajemen intelijen yang berlaku di Indonesia.

e. Keamanan maritim. Sebelum meningkatkan kerja sama di bidang keamanan maritim, ada baiknya terlebih dulu diadakan penyederhanaan pengelolaan laut agar ditangani oleh satu instansi sipil yang namanya akan ditentukan kemudian dan satu instansi militer, yaitu TNI-AL. Hal ini untuk mengurangi kerancuan dalam kewenangan di laut antara lembaga-lembaga yang sekarang ada.

f. Keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Satu hal yang menonjol dari Australia di bidang ini adalah pengalaman dari pengoperasian sistem “jindalee” (radar over the horizon) yang dapat memonitor penerbangan sipil dan militer di seluruh wilayah Asia Tenggara. Peluang bagi kita adalah pelatihan integrasi radar sipil dan militer termasuk sebuah alih teknologi dan pengalaman. Dengan harapan suatu saat kita akan keluar terbebas dari cengkeraman Flight Information Region (FIR) yang selama ini dikendalikan oleh Singapura.

g. Penyebaran senjata pemusnah massal. Pada dasarnya kita bersepakat untuk tidak membangun, menghasilkan, memperoleh, menyimpan atau menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainya. Adapun peluang kerja sama yang sangat besar adalah dalam pembangunan PLTN, termasuk alih teknologi Nuklir bagi kepentingan damai. Sehingga diharapkan PLTN yang dibangun benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Internastional Atomic Energy Association (IAEA).

h. Kerja sama darurat, mencakup penanggulangan bencana alam dan berbagai hal yang sifatnya darurat. Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah menghindari terjadinya intervensi atas nama bantuan yang mungkin dijadikan pembenaran bagi Australia untuk pada masa tertentu. Salah satu ajuan dari kita adalah pihak Australia diminta untuk turut serta melakukan survei spasial untuk pendataan ulang landasan kontinen atau batas wilayah lainya pasca terjadinya bencana alam.

i. Kerja sama dengan organisasi internasional tentang isu keamanan regional. Di dalamnya meliputi konsultasi dan kerja sama atas masalah-masalah yang merupakan hirauan bersama. Namun jika ayat-ayat yang tercantum di dalamnya mengarah pada tataran high politics, kita harus segera mengkritiknya untuk diubah. Nilai positif dari ayat ini adalah kita dapat menjadikan Australia sebagai pintu masuk untuk mengetahui kekompakan negara-negara maju dalam isu-isu global tertentu.

j. Pemahaman tingkat masyarakat dan kerja sama antar penduduk. Klausal-ayat yang ada di dalam perjanjian ini dirancang untuk membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing. Harapanya adalah untuk meningkatkan sikap saling pengertian di bidang keamanan sehingga mampu memahami tantangan yang dihadapi dan menyikapi tantangan itu.

Berdasarkan telaah menyeluruh atas isi pasal 3 dari perjanjian ini, terbukti bahwa kita memiliki pekerjaan besar. Pekerjaan besar itu tidak saja terkait dengan keharusan mengisi ruang kerja sama yang tersedia, tetapi lebih mendalam lagi, kita harus mampu membenahi sistem keamanan nasional yang berlaku saat ini.

Studi Kasus-4 : Perang Generasi IV (Fourth Generation Warfare).
21. Perang, berdasarkan generasinya, bisa dikategorikan ke dalam beberapa generasi. Perang generasi pertama didominasi oleh penggunaan manusia dalam jumlah besar. Perang seperti ini seperti yang pernah dilakukan oleh Napoleon Bonaparte hingga ia berhasil menguasai seluruh daratan Eropa saat itu.

22. Perang generasi kedua menggunakan pola yang serupa namun lebih dinamis, bergerak dan berhasil memanfaatkan tembakan lurus dan tidak langsung. Pola pasukan juga tidak terkumpul di sebuah pasukan sehingga setiap personel bisa bergerak leluasa dan bebas. Pola ini dipakai hingga Perang Dunia I berakhir.

23. Perang generasi ketiga lebih terbentuk mengandalkan pada taktik infiltrasi. Cara ini digunakan untuk membelah pasukan musuh menjadi dua kelompok dan menjatuhkan mental kekuatan pertempuran lawan. Setelah pasukan musuh terpecah sedemikian rupa, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah bertahan sedalam mungkin. Perang generasi ini banyak digunakan mulai Perang Dunia II hingga 1980an.

24. Perang generasi keempat memiliki ciri khas pengaburan antara perang dan politik, militer dan sipil, perdamaian dan konflik, medan pertempuran dan keselamatan. Perang ini berkhas pada adanya upaya serius untuk menggunakan jaringan, dan menyerang pembuat kebijakan sehingga menghasilkan kerusakan terbesar di bidang ekonomi dan militer.

Indonesia dan Perang Generasi Keempat.
25. Disadari atau tidak, perang generasi keempat telah lama dihadapi oleh pemerintah, bangsa dan masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah masalah yang sangat merusak ketahanan nasional, antara lain, penggalian pasir di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Singapura. Demikian pula praktek pembakaran hutan di Kalimantan, termasuk pembalakan liar yang terbukti mengubah patok-patok perbatasan.

26. Adapun isu terbaru adalah pencitraan buruk dari kalangan luar atas negara kita yang dikenal sebagai sarang teroris juga termasuk ke dalam strategi Perang Generasi Keempat. Dengan pencitraan negatif ini, setiap lalu lintas penduduk WNI yang ke luar negeri, apapun tujuanya, harus diwaspadai. Ditambah pula dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang disusupi untuk menentang berbagai kasus yang berkaitan dengan HAM. Hal ini juga patut diduga sebagai bagian dari strategi Perang Generasi Keempat.

27. Untuk menghadapi strategi perang yang dibangun oleh generasi keempat itu hendaknya tidak hanya dilakukan dalam konteks pemerintah, tetapi juga dilakukan untuk menyenangkan para stakeholders di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada 1997, merupakan bukti nyata bahwa tanpa sistem informasi yang terukur, kita tidak akan mampu mengatasi gejolak ekonomi yang labil. Dampak nyata lainya adalah berkurangnya kepercayaan investor atas bangsa Indonesia.

Ajuan Kebijakan Strategis bagi Indonesia.
28. Berdasarkan uraian tersebut, ada sejumlah kebijakan dan strategi yang harus diambil, dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang hendaknya diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menyatakan bahwa Perang Generasi Keempat merupakan ancaman nasional. Pernyataan ini kemudian didukung dengan penjabaran berbagai kebijakan nasional agar pemerintah benar-benar memahami konsepsi strategi yang dibangun oleh Perang Generasi Keempat secara utuh.

29. Untuk tingkat strategis, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan semangat kebangsaan dan ketahanan dalam masyarakat. Dengan jalan memasukan materi-materi tentang kebangsaan dalam berbagai institusi pendidikan formal dan nonformal. Selanjutnya pemerintah menghidupkan dan memberdayakan lembaga karang taruna sebagai organisasi kepemudaan sehingga bisa memiliki semangat kebangsaan di dalam organisasi demi terciptanya kepekaan atas berbagai masalah strategis pada tataran global, namun berkembang pada tataran nasional.


Bagian Ketiga : Dari Teoritis Hingga Praktis

Ajuan Politik Luar Negeri yang Komprehensif Untuk Indonesia.
30. Pembentukan sebuah politik luar negeri yang komprehensif tetapi juga khas Indonesia membutuhkan metode riset yang tepat guna dan terukur. Termasuk senantiasa di konsultasikan dengan seluruh masyarakat Indonesia agar benar-benar mencerminkan kekhasan Indonesia. Politik luar negeri tersebut tidaklah elitis, melainkan harus mengakar dan membumi di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan menyikapi segala perbedaan secara objektif, maka terbuka peluang bagi segala kemungkinan kompromi yang tidak mengecewakan pihak manapun sehingga agenda reformasi betul-betul terlaksana.

31. Landasan Hukum. Sebuah kebijakan membutuhkan pemahaman yang sangat spesifik, mulai dari konsepsi pada tataran mikro hingga tataran makro. Berikut serangkaian konsep kebijakan yang harus dikembangkan oleh Indonesia.

a. Politik luar negeri yang komprehensif hendaknya tidak berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada.
b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan membangun sinergi melalui perumusan peraturan pelaksanaan tanpa harus membuat undang-undang baru.
c. Hingga saat ini, kita masih memiliki tujuh belas Program Legislasi Nasional 2004-2009 yang belum terwujud. Dalam kaitanya dengan masalah keamanan nasional, sebagian besar rancangan tersebut kurang mendapat perhatian luas.

32. Landasan Kebijakan. Untuk menerjemahkan konsepsi politik luar negeri yang komprehensif ke dalam bentuk undang-undang tidaklah mudah, apalagi dengan kondisi Indonesia saat ini yang atmosfir ego-sektoralnya sangat tinggi. Yang diperlukan saat ini adalah sikap saling memahami semua rancangan undang-undang melalui tiga kepaduan : konstruktif; kewenangan; dan pengorganisasian. Perihal konstruksi, saat ini negara kita telah memiliki Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), namun posisinya tidak belum bisa disamakan dengan layaknya Dewan Keamanan Nasional di Amerika. Lembaga ini tidak mempunyai wewenang operasional untuk mengatur aktor-aktor politik dan keamanan lainya yang berkepentingan dengan terbentuknya sebuah politik luar negeri yang komprehensif. Perihal kewenangan, kita hendaknya memahami bahwa kewenangan yang tumpang tindih akan memunculkan berbagai masalah yang berkepanjangan. Sebagai contoh dalam menghadapi separatisme di dalam negeri, kita masih memperdebatkan batasan keterlibatan TNI dan Polri. Demikian pula tentang derajat kerja sama yang terjalin antara keduanya di lapangan. Perihal pengorganisasian, para birokrat kita saat ini terbiasa dengan pemikiran pembagian lahan. Sebaliknya di negara-negara lain telah melangkah dengan konsep inter-agency atau antar lembaga. Sikap tegas pemerintah adalah suatu keharusan, agar pengamanan atas kepentingan nasional bisa dilaksanakan secara terpadu.

33. Landasan Riset Kebijakan. Idealnya, rancangan politik luar negeri komprehensif yang akan dibangun harus mencakup definisi keamanan bagi Indonesia sebagai Archipelagic State, yang mampu menjangkau spektrum paling bawah hingga spektrum paling tinggi. Disamping mampu menyikapi kecenderungan persaingan internasional, juga harus menjangkau aspek-aspek konstruksi, kewenangan dan pengorganisasian.

Siapa dan Melakukan Apa Untuk Indonesia?
34. Munculnya epistemic community (EC) menjadi salah satu alternatif terbaik bagi terciptanya forum yang tepat untuk menjembatani antara dunia keilmuwan di perguruan tinggi dan praktik pembuatan keputusan di Departemen Luar Negeri. EC tersebut dapat dirancang menjadi sumber informasi yang akurat dan saran yang cerdas-aplikatf bagi para akademisi dalam hal pembuatan kebijakan untuk bertukar pikiran. Selanjutnya EC akan bergerak di tingkat nasional dan internasional untuk mengintisarikan kepentingan negara lain atas Indonesia. Hasil akhirnya adalah formulasi kebijakan nasional yang lebih akurat dan bernas. Bentuk kerjasama antara berbagai departemen dan kalangan universitas yang saat ini telah terjalin masih terbatas pada kerangka makro seperti kuliah umum, praktikum, riset kelembagaan dan kegiatan-kegiatan seminar lainya. Dengan pembentukan epistemic community, para ahli international studies diharapkan dapat lebih diberdayakan dan difungsikan sepenuhnya oleh para pembuat kebijakan (decision makers). Di Indonesia, peran EC yang sesungguhnya diharapkan mampu memecahkan perkembangan isu-isu baru, baik yang bersifat high-politics seperti keamanan dan diplomasi; maupun low-politics seperti hubungan ekonomi dan sosial budaya. Namun, berkaitan dengan peran tersebut, ditemukan banyak kendala sebagai berikut.

a. Kita belum memiliki bank data para pakar internasional studies yang berasal dari spesialis Hubungan Internasional, Ekonomi Internasional, Hukum Internasional dan Ekonomi Politik Internasional yang tersebar di perguruan tinggi, lembaga riset dan departemen.
b. Belum terwujudnya sebuah wadah yang padu bagi para pakar internasional studies.
c. Kita belum mampu menggerakkan para spesialis yang telah pensiun dan memiliki keahlian khusus (kompeten) di bidang strategis seperti : lingkungan hidup; hak cipta; dan juga studi wilayah.
d. Kita belum terbiasa melakukan out-sourcing atas bidang-bidang yang tidak sensitif seperti pembuatan country profile, evaluasi tahunan perkembangan negara asing, serta sejarah hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.
e. Kita belum memiliki data yang memadai atas pencapaian diplomatik masa lalu.

35. Epistemic community yang akan mempertemukan para ilmuwan dengan pelaku kebijakan luar negeri hendaknya dirancang dengan asumsi-asumsi berikut.
a. Meskipun kedudukan keduanya salaing membutuhkan, Departemen Luar Negeri memiliki posisi primus interpares.
b. Forum ini dirancang untuk melakukan penelitian atas krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara.
c. Memperbanyak publikasi bersama dan merancang sinergi antara kurikulum perguruan tinggi dan diplomasi yang dijalanan pemerintah Republik Indonesia.

36. Paradigma yang tepat untuk megahadapi enam masalah pokok dunia saat ini adalah pendekatan realisme, yang sedapatnya digunakan untuk mengkritisi akar permasalahan yang ada dengan memahami segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya kita bisa menggunakan pendekatan normatif untuk menempatkan posisi ideal yang perlu ditapaki secara rasional oleh kepemimpinan bangsa kita. Berikut ini ajuan ide yang bisa dilakukan secara bersama dalam jangka pendek.
a. Kalangan akademisi segera melakukan tabulasi atas hasil-hasil penelitian tingkat magister dan doktoral dalam menghadapi keenam tema besar tersebut.
b. Memperbanyak penelitian aplikatif dengan menggunakan Deplu sebagai narasumber.
c. Menangani penelitian dasar seperti country profile; analisis tahunan; serta matriks ketergantungan Indonesia atas negara-negara tertentu di dunia.

37. Sedangkan Deplu RI dapat membuat bank data atas keenam masalah besar tersebut melalui pertanyaan riset.
a. Kondisi apakah yang membuat RI bersikap konsisten dan tidak konsisten? Bagaimana menghadapi perilaku negara-negara yang kepentingannya berlainan dengan NKRI?
b. Deplu RI membuat bank data atas para pakar Indonesia di dalam dan luar negeri.
c. Mengelola sebuah Web-CT yang diolah secara terbatas untuk dapat berkomunikasi dengan para pakar yang telah terdata tersebut.

Apabila langkah-langkah praktis tersebut diatas dapat diterapkan oleh epistemic community kita, diharapkan semua disiplin ilmu bisa menyumbangkan pemikiran strategis demi menjadikan bangsa Indonesia lebih maju, beradab dan dihargai oleh masyarakat dunia.


Kpt Pnb Agung Perwira Negara

Sentani , Juli 2008


AEROSEEDING

Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) saat ini sedang ditanggapi serius oleh semua pemimpin dunia. Dari hasil pertemuannya di Nusa Dua Bali disimpulkan bahwa penyebabnya adalah Pemanasan Global (Global Warming). Pemanasan Global sendiri salah satu penyebabnya adalah “Greenhouse Effect” (Efek Rumah Kaca). Efek rumah kaca terjadi karena naiknya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lainya di atmosfer akibat kenaikan pembakaran bahan minyak (BBM), batu bara dan bahan lainya yang melampaui kemampuan dari tumbuh-tumbuhan dan hutan untuk mengabsorbsinya. Hal ini terjadi karena kondisi dari sebagian besar hutan di Indonesia mengalami kerusakan sehingga sudah tidak berfungsi lagi sebagai paru-paru pembersih udara. ( Dikutip dari MenLH.go.id. Efek Rumah Kaca). Luas hutan di Indonesia setiap tahun terus berkurang. Bahkan laju pengurangan luas hutan tersebut saat ini mencapai 2 juta hektar per tahun. Angka tersebut jauh di atas tahun-tahun sebelumnya.Angka deforestri yang selama ini dakui oleh berbagai pihak dan masih diterima berkisar antara 0,6 - 1,3 juta hektar/tahun. Sedangkan angka di Indonesia jauh lebih tinggi dari ambang batas itu.

Teknologi baru disiapkan untuk merehabilitasi kawasan hutan di area yang sulit terjangkau. Teknologi itu adalah aeroseeding yang menyebar benih dengan memanfaatkan pesawat udara, cara yang disebut meniru yang sudah terjadi secara alami di alam. Menanami lahan kritis tak harus menggali tanah dan memendam bibit. Untuk melakukan reboisasi di lahan yang sulit dijangkau (remote area), Departemen Kehutanan punya cara tersendiri. "Persebaran benih dilakukan lewat udara dengan teknik aeroseeding," kata Menteri Kehutanan, MS Kaban usai menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Kamis Februari 2009. Teknik ini, kata Kaban, sudah terbukti di Nganjuk, Jawa Timur di lahan seluas 350 meter persegi. Kaban mengatakan simulasi dilakukan dalam tiga petak lahan terjal. Dalam sekali persebaran, disebar 4 ton bibit. "Hasilnya telah tumbuh dan berkembang 22 batang pohon sengon buto," kata Kaban. Selanjutnya, Departemen Kehutanan akan melakukan reboisasi di wilayah selain Jawa Timur, antara lain di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. "Ini merupakan daerah yang sangat remote," ujar Kaban.
Dana sebesar Rp100 miliar pun disiapkan. Pemerintah rupanya gatal juga dengan masih luasnya lahan kritis. Berbagai upaya yang selama ini digelar memang berhasil meredam percepatan degradasi lahan. Namun, lahan kritis rupanya masih terlalu luas. Berdasarkan catatan Departemen Kehutanan, luas lahan kritis masih sekitar 59 juta juta hektare (ha) dengan laju degradasi tahun 2000-2007 seluas 1,18 juta ha/tahun, masih perlu upaya ekstra untuk menjawab tantangan tersebut. Bahkan, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) serta berbagai kampanye menanam dan sejumlah jurus yang sudah dikeluarkan masih dianggap belum cukup. Kini, pemerintah siap meluncurkan jurus terakhir untuk merehabilitasi hutan dan lahan.

Menteri Kehutanan MS Kaban menyatakan, berbagai jurus harus dikeluarkan untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi. “Aeroseeding adalah jurus yang kini dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis,” kata Kaban disela kegiatan penanaman dalam Rangka Hari Bakti Rimbawan ke-26 di kawasan hutan Perum Perhutani, Purwakarta, Jawa Barat pekan lalu. Ditanya kenapa metode itu dipakai, menurut MS Kaban karena jangkauannya luas.Termasuk daerah yang sulit sekalipun. Selain itu waktu penyebarannya lebih cepat. Metode itu sebelumnya sudah diuji coba di Kab.Nganjuk, Jatim diatas lahan seluas 3 petak atau 350 meter persegi yang ditanami bibit lewat udara, dan ternyata hasilnya tumbuh 22 pohon.
Aeroseeding adalah teknologi penyebaran benih di lahan kritis melalui pesawat udara. Konsep teknologi ini mirip dengan yang terjadi untuk penyebaran benih secara alami melalui udara. Hanya saja, untuk menyebar benih nantinya, pesawat yang digunakan adalah helikopter, sehingga mudah menjangkau areal hutan dan lahan kritis di remote area (kawasan pedalaman dan terpencil).

Menurut Kaban, sebagai sebuah teknologi baru, aeroseeding belum banyak digunakan oleh negara-negara lain. Bahkan, Kaban berani mengklaim kalau Indonesia adalah yang terdepan dalam penerapan aeroseeding. “Bila perlu negara-negara lain yang belajar dengan kita,” kata dia mantap.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan Tachrir Fatoni menjelaskan, teknologi aeroseeding sudah diujicoba di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Di lokasi tersebut disebar benih trembesi (Albizia saman) dan sengon buto (Enterolubium cyclocarpum). Ujicoba dilakukan dengan memanfaat-kan pesawat TNI Angkatan Udara. Sebelum mulai menyebar benih, dilakukan Tahap Observasi dengan survey udara dan pengambilan data berupa foto udara vertikal dan video streaming. Dari data yang diperoleh kemudian diperoleh analisis tentang kondisi hutan, dan kontur medan. Data yang ada kemudian diolah kembali untuk tahap perencanaan, sehingga dapat ditentukan sasaran yang tepat untuk dilaksanakan aeroseeding, sehingga kegiatan dapat berlangsung secara aman dan efisien.

Menurut Tachrir, dari hasil ujicoba, aeroseeding bisa dikategorikan berhasil karena jumlah pohon yang tumbuh mendekati jumlah pohon minimal dalam sebuah tutupan hutan. “Dari pengukuran pada plot pengujian, benih yang tumbuh mendekati 1.000 pohon/ha. Meski demikian, ujicoba lanjutan tetap perlu dilakukan, yang akan memanfaatkan dana sebesar Rp100 miliar yang disediakan pemerintah,” katanya. Metode aeroseeding diteruskan di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan tiga provinsi di Jawa dengan target luasan 150.000-200.000 ha. Untuk benihnya akan disesuaikan dengan kecocokan lokasi. “Untuk Samosir Sumataera Utara, kami akan sebar benih kaliandra, pinus, lamtoro dan benih lain yang sesuai,” kata Tachrir. Nantinya, aeroseeding akan dikombinasikan dengan teknik hydroseeding. Pada teknologi hydroseeding, benih disebar dengan memanfaatkan cairan yang disemprotkan. Selain benih, cairan hydroseeding juga dilengkapi dengan zat perekat, pupuk dan hormon pertumbuhan. Gunanya sebagai bekal nutrisi bagi benih yang disebar untuk bisa tumbuh. “Kombinasi antara aeroseeding dan hydroseeding akan tergantung lokasi,” kata Tachrir.

Terkait besaran dana sebesar Rp100 miliar, Dephut sendiri mengaku anggaran tersebut terhitung lebih murah. Alasannya, aeroseeding dirancang untuk merehabilitasi kawasan yang sulit dijangkau, misalnya gunung atau bukit pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Menurut Tachrir, ketimbang memobilisasi pekerja untuk melakukan ‘tangan seeding’ alias penanaman bibit menggunakan tangan, maka penggunaan teknologi aeroseeding pada remote area lebih efisien. “Biaya untuk memobilisasi pekerja dan bibit pada area yang sulit dijangkau akan lebih mahal dibandingkan dengan pemanfaatan aeroseeding,” katanya.
Sementara Menhut Kaban mengakui, sebagai sebuah teknologi baru, belum banyak orang yang paham dengan aeroseeding. Untuk itu, dia mengundang berbagai pihak untuk menyaksikan sendiri keberhasilan metode aeroseeding yang sudah dilakukan — termasuk bagi para penegak hukum. Hal itu, kata Kaban, agar para penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan tidak menilai kegiatan aeroseeding sebagai sebuah kegiatan korupsi.


AEROSEEDING MENGGUNAKAN PESAWAT C-212 CASA TNI AU

Dihadapkan pada permasalahan di atas, TNI dengan fasilitas dan personel terlatih yang dimiliki juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam rangka mengembalikan fungsi hutan di Indonesia dengan ikut menyukseskan program “Gerakan Sejuta Pohon”, karena disamping memiliki tugas Operasi Militer untuk Perang TNI juga mempunyai tugas melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (Military Operation Other Than War (MOTW)).
Skadron Udara 4 adalah skadron operasi dibawah Wing 2 Lanud Abdulrachman Saleh dengan alutsista pesawat C-212 Casa seri 200. Pesawat C-212 Casa adalah pesawat angkut ringan dengan kemampuan bermanouver (manouverable) yang cukup lincah sehingga cocok sekali untuk melakukan kegiatan penebaran benih tanaman melalui udara (aeroseeding) yang dilaksanakan didaerah pegunungan. Aeroseeding dengan menggunakan pesawat jenis ini dapat dilaksanakan di mana saja tanpa harus menggeser sarana pendukung mendekat ke titik sasaran. Khusus untuk medan yang sulit terjangkau oleh manusia, aeroseeding mempunyai efisiensi dan efektivitas yang tinggi dalam hal waktu, tenaga dan keselamatan manusia.
Tahap Observasi adalah tahap paling awal dilaksanakan oleh tim, kegiatannya adalah melaksanakan survey udara dan pengambilan data berupa foto udara vertikal dan video streaming terhadap wilayah yang akan dilaksanakan aeroseeding dengan menggunakan Kamera SRS Retina 2000. Berdasarkan data foto udara vertical dan video streaming dapat diperoleh informasi tentang kondisi hutan, dan kontur medan.
Dari data yang diperoleh dalam tahap observasi dapat dilaksanakan perencanaan untuk menentukan sasaran (spot) yang tepat untuk dilaksanakan aeroseeding, sehingga diharapkan kegiatan dapat berlangsung secara aman, effisien dan tepat sasaran.
Teknik aeroseeding pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 di wilayah Pegunungan Kabupaten Ngawi. Hasil monitoring sampai dengan tahun 2008 benih yang telah disebar sudah mencapai ketinggian 1,5 - 2,5 meter dengan tingkat prosentase keberhasilan mencapai ± 50% - 60%.
Melihat keberhasilan teknik aeroseeding tahun 2006 maka kegiatan serupa dilaksanakan kembali di Pegunungan Wilis pada bulan Nopember - Desember 2008 bertepatan pada saat musim penghujan di wilayah tersebut. Aeroseeding dilaksanakan di sisi utara Pegunungan Wilis pada koordinat S 07º 46,546' E 111º 45,936' ketinggian 1300 mDpl slope 45% - 60% dengan luas area ± 1000 ha.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses aeroseeding adalah :

1. Tahap Observasi
Tahap Observasi adalah tahap paling awal yang dilaksanakan oleh tim. Kegiatannya adalah melaksanakan survey udara dan pengambilan data berupa foto udara vertikal dan video streaming terhadap wilayah yang akan dilaksanakan aeroseeding. Berdasarkan data foto udara vertical dan video streaming dapat diperoleh informasi tentang kondisi hutan, dan kontur medan.


2. Tahap Perencanaan
Dari data yang diperoleh dalam tahap observasi dapat dilaksanakan perencanaan untuk menentukan sasaran (spot) yang tepat untuk dilaksanakan aeroseeding, sehingga diharapkan kegiatan dapat berlangsung secara aman, effisien dan tepat sasaran.

3. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan aeroseeding adalah kerjasama antara crew pesawat dan Tim Perencana. Tim Perencana akan mengarahkan pesawat menuju sasaran yang telah ditentukan, sedangkan crew pesawat akan menerbangkan pesawat dan melaksanakan manouver aeroseeding di sasaran, dengan demikian keamanan (safety) dan effisiensi dapat diraih.

HASIL PELAKSANAAN AEROSEEDING TAHUN 2006

Teknik aeroseeding pertama kali dilaksanakan pada tahun 2006 di wilayah Pegunungan Kabupaten Ngawi. Hasil monitoring sampai dengan tahun 2008 benih yang telah disebar sudah mencapai ketinggian 1,5 – 2,5 meter dengan tingkat prosentase keberhasilan mencapai ± 50% - 60%.

Pelaksanaan aeroseeding di Pegunungan Wilis tahun 2008

Melihat keberhasilan teknik aeroseeding tahun 2006 maka kegiatan serupa dilaksanakan kembali di Pegunungan Wilis pada bulan Nopember – Desember 2008 bertepatan pada saat musim penghujan di wilayah tersebut. Aeroseeding dilaksanakan di sisi utara Pegunungan Wilis pada koordinat S 07º 46,546’ E 111º 45,936’ ketinggian 1300 mDpl slope 45% - 60% dengan luas area ± 1000 ha.


Dalam kegiatan ini digunakan jam terbang sebanyak 5 jam terbang dan telah ditebarkan benih seberat 5 ton dengan perincian sebagai berikut :

1. Benih Trembesi 4 ton.
Per kilogram benih berisi 17.000 butir, maka dalam 4 ton terdapat 68.000.000 butir. Dengan tingkat keberhasilan ±50%, diperkirakan pohon yang akan tumbuh sebanyak 34.000.000 pohon.

2. Benih Sengon Buto 1 ton.
Per kilogram benih berisi 1.200 butir, maka dalam 1 ton terdapat 1.200.000 butir. Dengan tingkat keberhasilan ±60%, diperkirakan pohon yang akan tumbuh sebanyak 720.000 pohon.

Dari perhitungan data diatas dengan menggunakan jam terbang pesawat C-212 Casa sebanyak 5 jam TNI Angkatan Udara telah ikut menyukseskan gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dengan menanam 34.720.000 pohon.


Keuntungan Strategis Aero Seeding dengan Pesawat C-212 Casa:
1. Kecepatan
Pesawat C-212 Casa dengan kemampuan angkut 1500 kg / flight dan kecepatan ± 300 km/jam akan dapat menyelesaikan pekerjaan aeroseeding lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sarana yang lainnya.


2. Jarak Jangkau
Dengan endurance ± 4 jam diudara dan radius of action ± 1200 km, maka aeroseeding dengan menggunakan pesawat C-212 Casa dapat dilaksanakan dimana saja tanpa harus menggeser sarana pendukung munuju titik pendekat ke sasaran, sehingga effisiensi transportasi dapat diminimalis.

3. Segala Medan
Dengan manouverable yang bagus pesawat C-212 Casa dapat melaksanakan aeroseeding di tempat-tempat dengan medan yang berat dan medan yang tidak terjangkau sekalipun.


4. Effisiensi Waktu, Effisiensi Tenaga dan Keselamatan Manusia
Dari beberapa keuntungan strategis di atas maka aeroseeding dipastikan dapat memberikan effisiensi yang tinggi terutama pada waktu, tenaga dan keselamatan manusia. Hal ini dapat dipahami apabila kegiatan penyemaian benih (seeding) ditempat yang tidak terjangkau oleh manusia harus dipaksakan dikerjakan oleh tenaga manusia, disamping butuh waktu yang lama dan tenaga kerja yang ekstra belum tentu menjamin keselamatan pekerja dari cuaca buruk, penyakit dan serangan binatang buas.

Camera SRS 2000

CAMERA SRS RETINA 2000

Dalam rangka keikutsertaan Departemen Pertahanan RI pada Pameran Indo Defence And Aerospace 2008 , Skadron Udara 4 yang mengawaki pesawat C-212 Casa diminta untuk menampilkan peralatan pengintaian berupa Camera SRS Retina 2000 yang dibuat oleh Dittekind Ditjen Ranahan Departemen Pertahanan RI.

SRS Retina 2000 adalah peralatan yang berfungsi untuk Surveillance and Recognaisance ( Intai dan Identifikasi ) terhadap obyek yang berada di darat maupun di laut, sehingga sangat cocok sekali untuk membantu tugas operasi yang diberikan kepada Skadron Udara 4. SRS Retina 2000 sangat compatible dengan pesawat C-212 Casa karena ringan, installasi sederhana dan pengoperasiannya independent karena memiliki power tersendiri sehingga tidak mengganggu sistem kelistrikan pesawat.

SRS Retina 2000 terdiri atas Gimbal yang didalamnya terdapat Camera D-2X, Camera Video dan Laser Finder ( Penentu Jarak ke Object ), Master Control Unit (MCU) dan Universal Power System (UPS).


Beberapa kemampuan dan keunggulan yang dimiliki Camera SRS Retina 2000 yaitu:

a. SRS Retina 2000 dengan kemampuan yang dimilikinya sangat berguna dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Skadron Udara 4 berupa PAM ALKI, Eye in the Sky (EIS) / Patroli Selat Malaka, Battle Damage Assasment (BDA).

b. SRS Retina 2000 memiliki tingkat effisiensi yang tinggi dari segi pemeliharaan dan suku cadang karena dibuat dalam negeri sehingga penindakan trouble tidak tergantung dengan pihak luar.

c. SRS Retina 2000 memiliki kemudahan dalam hal installing ke pesawat dan cara pengoperasiannya, tidak mempengaruhi alat komunikasi, navigasi, kelistrikan dan sistem aerodinamis dari pesawat.

d. SRS Retina 2000 ini telah digunakan dalam Latgab TNI 2008 dengan hasil yang sangat memuaskan dan data yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi Satuan lain dalam kelancaran pelaksanaan Latgab TNI 2008.

;;